Aceh dan Pilpres 2009

Menarik dicermati, tiga calon presiden dan calon wakil presiden Indonesia 2009-2014: Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, Jusuf Kalla-Wiranto.

Hampir seluruhnya terkait sejarah Aceh. Saat pernah berperan sebagai presiden, wapres, menteri atau militer.

Bagaimana cerita singkatnya?

Capres dan Hasil Pileg 2009

Empat tahun lalu, sebuah perundingan antara Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah Indonesia digelar di Helsinski, Finlandia. Crisis Management Initiative —lembaga asuhan mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari— menjadi mediator.

Hasilnya? GAM gagal memerdekakan Aceh. Tawaran ”otonomi khusus” dari pemerintah juga gagal.

Jalan tengahnya adalah ”solusi kalah-kalah” (bukan win-win solution). Nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani 15 Agustus 2005 itu membuahkan pemerintahan sendiri (self-government) bagi Aceh. MoU ingin menyelesaikan konflik secara permanen, menuju Aceh baru.

Undang-undang Pemerintahan Aceh kemudian lahir. Partai politik lokal (parlok) dibolehkan dan syariat Islam di daerah berpenduduk mayoritas Islam itu kian kokoh. Ulama Aceh terkenal, Daud Beuereuh pernah memperjuangkan syariat Islam semasa Orde Lama. Berkat MoU, orang-orang GAM sekarang punya alat perjuangan “resmi”.

Dampaknya? Salah satunya, popularitas Partai Demokrat meroket. Partai berlambang ”bintang tiga arah” meraih suara mayoritas pemilu legislatif (pileg) 2009 sebesar 40,87 persen di Aceh. Nyaris dua kali lipat perolehan suara nasional (20.85 persen). Fantastis? Pada Pemilu 2004, Demokrat tidak masuk lima besar di Aceh. Pemerintahan SBY berkemauan politik dan konsisten menyehatkan hubungan RI-GAM dengan pengobatan dialogis.

Demokrat menuai apa yang ditanam patronnya —Presiden SBY— di Aceh. Apalagi setelah MoU, kondisi Aceh berangsur aman dan damai. Sepertinya, incumbent itu meraih citra baik sebagai ”pembawa damai”. Inikah bekal berharga capres SBY meraih dukungan rakyat Aceh dalam pilpres 2009?

Apakah hanya SBY yang berjasa dalam MoU? Tidak. Capres nomor urut 3, Jusuf Kalla juga berperan penting membidani MoU. Peran besar JK dimulai sejak menjabat Menteri Koordinator dan Kesejahteraan era pemerintahan Megawati (2001-2004).

JK menggunakan “diplomasi jalur kedua” (second track diplomacy) dengan mengirim orang Makassar untuk mendekati serta membangun kepercayaan dengan orang-orang GAM. Maklum, GAM susah percaya Indonesia yang dianggap ”sering bohong”.

Dalam buku Konflik dan Integrasi Politik Gerakan Aceh Merdeka karya Moch. Nurhasim (2008) diceritakan proses ”PDKT” orang suruhan JK terhadap GAM, dari perkumpulan Aceh di Benhill, Jakarta sampai Swedia.

Hasilnya? Cukup manis. Saat JK menjabat wapres (2004-2009), interaksi RI-GAM melahirkan komitmen politik MoU. Sekali lagi, MoU adalah momen penting menuju Aceh baru (serta damai!) dan tidak lepas dari kinerja pemerintahan duet SBY-JK.

Anehnya, pada pemilu 2009 Partai Golkar —partai yang dipimpin JK— hanya mendapat 193.631 suara (10,53 persen). Sangat jauh dari Demokrat. Padahal, pada pemilu 2004 Golkar menang: mengkuningkan 10 kabupaten/kota di Aceh!

Pun setelah Orde Baru bubar, partai beringin selamat dari rentetan tuduhan negatif yang dialamatkan kepada rezim otoriter Orba. Orba adalah masa kegelapan dan duka mendalam rakyat Aceh.

Nah, siapa capres yang kerepotan di Aceh? Agaknya, Megawati.

Capres perempuan itu pernah pasang curiga. Menurutnya, parlok adalah pintu masuk kemerdekaan Aceh. Terlepas benar atau tidak kecurigaan Mega, parlok kuat di Aceh ketimbang parnas (partai nasional).

Buktinya, Partai Aceh sukses meraih 33 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Partai Aceh dihuni banyak bekas kombatan GAM. Tahun 2006, pemilihan kepala daerah Aceh juga tidak memberi tempat untuk parnas.

Menilik perolehan suara partai bernahkoda Mega, pada Pemilu 1999 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan masih mampu meraup suara lumayan di timur Aceh. Saat itu, Mega–rezim Orba terasa bersebrangan. Ketokohan Mega lekat dengan PDI-P.

“Khusus kepada saudara-saudaraku di Aceh, bersabarlah. Bila kelak Cut Nyak memimpin negeri ini, tak akan saya biarkan setetes pun darah rakyat menyentuh Tanah Rencong yang begitu besar jasanya dalam menjadikan Indonesia merdeka. Kepada kalian saya akan berikan cinta saya,” kata putri Bung Karno itu di depan rakyat Aceh, 29 Juli 2003.

Pada pemilu 2004, PDI-P gagal meraih suara signifikan di Aceh. Juga pemilu legislatif 2009 yang baru berlalu. Mengapa?

Ingatlah. Setelah gagalnya kesepakatan penghentian permusuhan Cessation of Hostilities Agreement (CoHA), Pemerintahan Mega menelurkan darurat militer di Aceh. Berlandaskan Keppres No 28 Tahun 2003, kebijakan itu membuat Aceh mencekam. Ribuan pasukan ditempatkan. Pengungsi berduyun-duyun. Korban sipil berjatuhan. Entah berapa tetes darah tumpah di Tanah Rencong.

Sang Cawapres

Cawapres JK yaitu Wiranto, pun sedikit banyak terkait sejarah Aceh. Tahun 1998, Ia meminta maaf dan mencabut Daerah Operasi Militer (1989-1998). Tahun 1999, Wiranto sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan mengirimkan Pasukan Penindak Rusuh Massa dari Jakarta ke Aceh dengan alat tempur lengkap dalam Operasi Sadar Rencong (KontraS, 2006).

Episode kekerasan dan pelanggaran HAM berlanjut meskipun DOM sudah dicabut. Seperti tragedi pembantaian Teungku Bantaqiah beserta santri, penembakan massal di Simpang KKA, pembantaian Idi Cut dan peristiwa Gedung KNPI, Lhokseumawe. Bahkan, Operasi Wibawa diplesetkan sinis Operasi ”Wiranto Bantai Warga Aceh” (Pantau, Agustus 2002). Apapun itu, Wiranto belum terbukti bersalah atas pelanggaran HAM di Aceh.

Mantan Panglima TNI yang sering dikaitkan masalah Timor Timur ini berpasangan dengan JK yang orang Makassar. Pasangan berslogan ”Lebih Cepat, Lebih Baik” dianggap cerminan keberagaman Indonesia. Mitos presiden Indonesia adalah orang Jawa tidak berlaku bagi ”JK-Win”.

Semasa pemerintahan militer Orba, sempat timbul sentimen kedaerahan, khususnya terhadap pendatang Jawa akibat peminggiran pribumi Aceh dalam kebijakan ekonomi-politik. Lengsernya Soeharto tahun 1998, diikuti eksodus pendatang Jawa seiring memanasnya tuntutan referendum. Hal ini menjadi catatan penting apabila pilihan akan capres-cawapres didasarkan latar belakang primodial.

Bagaimana dengan Prabowo Subianto? Terlalu dini untuk dapat menggenggam Aceh, pun dengan Partai Gerindra-nya yang bayi. Label ”mantan militer” tidak dapat lepas begitu saja meski Prabowo gencar beriklan dan gembar-gembor ”ekonomi kerakyatan”. Saat DOM yang mengerikan itu, Prabowo menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus.

Prabowo pun belum terbukti bersalah atas serangkaian pelanggaran HAM semasa DOM. Jurnalis-cum-sastrawan Linda Christanty dalam tulisan ”Markaz Al Ishlah Al Aziziyah” (acehfeature.org, 2008) membuat satu bingkai sosok cawapres terkaya itu.

“Itu gambar kafir, pembunuh orang tua kami,” tulis Linda, mengutip tuturan kata anak kecil di Banda Aceh yang melihat tabloid berhalaman muka Prabowo.

Pembunuh? Apa mau dikata. Konflik berkepanjangan yang kabur kebenarannya membuat para korban menetapkan sendiri sosok yang disalahkan. Tampaknya rekam jejak dan citra ”Mega-Pro” begitu buruk di Aceh. Resiko masa lalu?

Hanya sosok serta latar belakang Boediono yang tidak begitu familiar dengan Aceh. Bisa jadi keuntungan SBY karena mengusung cawapres ”bersih dosa” di Aceh, meskipun keduanya orang Jawa, dituduh ”neolib” pula.

Saya kira ”SBY-Boediono” yang punya kans kuat di serambi Mekkah. Koalisi parpolnya pun partai besar ”Islami” (PKS, PPP, PKB, PAN) yang kebetulan masuk DPRA. PPP adalah pemenang pemilu di Aceh tahun 1977, 1982, 1999. Dan tentunya, kalkulasi politik saya ini bisa meleset.

Yang Terpilih

Siapapun presiden dan wapres Indonesia yang terpilih: perlu dan pentingnya di Aceh adalah merawat perdamaian. Siapa tak suka melihat rakyat Aceh tersenyum?

*) Dimuat di Scientiarum, Juli 2009