MINGGU ini adalah awal “perjalanan” bagi siswa baru yang masuk Sekolah Menengah Negeri (SMAN) 1 Salatiga. Mungkin perasaan bangga serta senang menyelimuti mereka: masuk sekolah favorit di Salatiga. Tingkat kelulusan tahun 2007/2008 mencapai 100 persen. Juga terkenal akan almamaternya yang tak sedikit lolos di banyak perguruan tinggi favorit.
Tak sembarang orang bisa masuk sekolah ini. Pintar? Jelas. Mengantongi nilai ujian nasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) rendah, boleh angkat kaki. Punya uang? Harus. Di tahun ajaran kali ini, biaya masuk berkisar Rp. 3 juta. Terasa mahal? Maklum, standar internasional.
Minggu pertama, lumrahnya sekolah di Indonesia, ada penyambutan bernama Masa Orientasi Siswa (MOS). Sifatnya bukan perploncoan. Siswa diperkenalkan seluk beluk institusi pendidikan yang akan mereka huni selama tiga tahun. Tata ruang sekolah, organisasi kesiswaan, staf pengajar hingga pemberian materi dasar sekolah.
Minggu kedua, yang jarang adanya di sekolah lain, kegiatan bernama Marsinal Pra Osma (MPO). Berbeda dengan MOS, MPO lebih banyak dilaksanakan di halaman upacara yang berdebu. Siswa baru wajib mengenakan topi bambu atau koran, pita rambut warna-warni (bagi perempuan), papan nama, atau pernak-pernik nyeleneh lainnya. Garis besar kegiatannya: pemberian “cobaan” kepada siswa baru, bila emoh menyebut “gojlokan”.
Dimulai pukul 14.00, usai kegiatan belajar mengajar. Dibawah panggangan mentari, siswa baru diharuskan mengikuti upacara dan kegiatan baris-berbaris. Dipandu oleh Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dan kelompok security.
Security? Bukan staf keamanan sekolah. Ia merupakan kumpulan siswa kelas tiga “terpilih”, bercacah sekitar 20-an anak, dan dipimpin seorang ketua (biasanya perempuan). Dibentuk menjelang MPO.
Kategori pemilihannya berdasarkan badan plus suara besar atau setidaknya “punya pengaruh dan nama” di kalangan siswa atau guru. Para preman sekolah, mungkin istilah kasarnya. Tugas mereka; membentak, menghantam mental dan menghukum peserta MPO, yang tak lain adalah siswa baru.
Tiap peserta dibekali diktat. Berisi pedoman kegiatan dan kolom pengumpulan sejumlah tanda tangan dari panitia. Harus dipenuhi. Namun tak didapat begitu saja, ada ritual yang mesti dilalui.
Peserta MPO diharuskan berbaris, sembari jongkok, antre untuk berhadapan security dan panitia. Tak ada toleransi duduk atau berdiri. Mereka menunggu mendapat “jatah” hukuman yang tak mendidik.
Tanpa harus berbuat salah terlebih dahulu, hukuman pasti datang bergilir. Macam ragamnya. Disuruh panjat pohon, menyanyi dipadu plesetan konsonan kata, menangkap capung 10 ekor, meminta nomor ponsel kakak kelas, hingga yang tak masuk akal; mencari “semut bersenggama” atau “menghitung jumlah dedaunan di sebuah pohon besar”.
Tak ubahnya wayang, siswa baru dengan mudah digoyangkan kesana-kemari dan patuh mengikuti kekonyolan. Subyek (panitia dan security) tentu girang dan puas, yang satu-dua tahun sebelumnya juga berada di posisi obyek. Metamorfosa sistematik posisi. Mungkin merasa ingin balas dendam: “aku dulu merasakan, berarti anak baru juga harus ikut merasakan!”
Sedangkan obyek (peserta MPO) kerap kesal terhadap hukuman yang diberikan. Bila mereka melakukan kesalahan, walau hanya sepele, terlihat raut wajah ketakutan (bahkan ada yang sampai menangis) saat mendapat bentakan security. Misal, jatah hukuman tak dijalani dengan baik. Bentakan kasar atau ocehan tak mengenakkan pasti mendarat.
Berani melawan? Menjadi rahasia umum, yang tergabung dalam security memilki “kuasa”, berbentuk peer group di sekolah. Siswa baru harus berpikir dua kali. Niat melawan terkadang urung, tersimpan beku mendendam. Terlebih saat MPO, security punya peraturan, berisi dua butir.
Pertama, security tak pernah salah. Kedua, bila security salah: lihatlah peraturan pertama. Telak menohok! Peraturan conditio sine qua non yang mau tak mau dihadapi siswa pada hari-hari awal di sekolah yang pembangunan laboratoriumnya tersangkut kasus korupsi itu.
Model seperti ini berulang dari tahun ke tahun, membentuk lingkaran tradisi. Mengingatkan kita pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri, sekolah calon pamong masyarakat yang lingkaran tradisi kekerasannya sulit diputus.
Dekonstruksi Konsep
MPO seakan-akan diagungkan memiliki tujuan mulia ; “membentuk” mental tahan banting, disiplin dan menumbuhkan rasa hormat (pada guru dan kakak kelas), agar siap menjalani proses belajar mengajar di sekolah bergengsi. Bila ya, haruskah dengan cara seperti itu?
Saya rasa tidak. Terjadi pemaksaan sporadis terhadap siswa baru untuk takut, bukan hormat. Siswa ditanamkan perasaan takut agar “tidak melenceng”, tapi malah diajarkan suatu kesalahkaprahan: model kebenaran tunggal ala security! Luruskah itu?
Membatunisankan lebih dini sikap partisipatoris siswa baru.
Kegiatan ini menghasilkan preseden buruk. Kebenaran fungsional yang seharusnya dikuatkan, malah disamarkan. Serta terjadi “pengenalan” sistem penutupan ruang dialogis, dalam hal ini subyek vis-à-vis obyek. Benar dan salah seolah milik satu pihak saja, terkunci rapat pada satu kotak, padahal Presiden saja bisa salah!
Sekolah yang seharusnya menjadi tempat menyenangkan dan pembebasan diri untuk menimba ilmu, ternodai oleh model otoritarianisme pada kegiatan semacam ini di awal “perjalanan”. Semangat demokrasi tak terbina. Bukan mustahil, MPO menjadi terapi kejut pengantar peserta didik menuju traumatikal sekolah. Siapa tahu?
Minggu depan, terhitung mulai tanggal 21 hingga 26 Juli, tradisi MPO rencananya akan digelar. Berkaca pada pengalaman, semoga jajaran staf SMAN 1 Salatiga berpikir ulang perihal izin atau medekonstruksi konsep kegiatan. Juga bagi panitia dan security, bila kegiatan terpaksa tetap digelar, bertindaklah yang memanusiakan manusia.
Yodie Hardiyan
Mantan security 2005/2006
